Sekapur Sirih

Situs ini merupakan situs resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Situs ini memuat data dan informasi-informasi produk hukum baik produk hukum pusat maupun daerah. Disamping itu, situs ini memuat pula informasi mengenai buku-buku referensi tentang hukum yang dimiliki oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Lihat Selengkapnya

Struktur Organisasi

I Wayan Sugiada, SH, MH

Kepala Biro Biro Hukum dan HAM
NIP: 196512311986031175

Berita Terkini

Perkembangan dan pembangunan hukum pada masa kini dan masa mendatang, mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang hukum secara lebih cepat, tepat dan akurat, ditindaklanjuti pemerintah dengan mengundangkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aspirasi masyarakat.

  • 10:10
  • 08/Apr/2016
  • Dayu

Perkembangan dan pembangunan hukum pada masa kini dan masa mendatang, mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang hukum secara lebih cepat, tepat dan akurat, ditindaklanjuti pemerintah dengan mengundangkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aspirasi masyarakat.

  • 10:20
  • 17/Mar/2015
  • Dayu
Lihat Selengkapnya

Produk Hukum

Cari Produk Hukum

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERDA No 4 Tahun 2016

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

PERDA No 3 Tahun 2016

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI BALI

PERDA No 2 Tahun 2016

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

PERDA No 1 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PERMENDAGRI No 23 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

PERMENDAGRI No 22 Tahun 2016

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG OTONOMI DAERAH TAHAP IV

PERMENDAGRI No 21 Tahun 2016

Lihat Semua Produk Hukum

Galeri Foto

Situs Terkait